Lewati ke konten
Fakultas Hukum

Fakultas Hukum

    • FAQ
    • Kontak
    • Layanan
    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Visi Misi

Fakultas
Hukum

Universitas Merdeka Surabaya

  • Hukum Perdata

    Peran Notaris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum atas Akta Otentik

    Fungsi Strategis Profesi Notaris Notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik guna memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak…

    Apr 8, 2026
  • Hukum dan HAM

    Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

    Kerentanan Anak dalam Sistem Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, memerlukan perlindungan khusus mengingat kondisi psikologis dan tahap perkembangan yang…

    Mar 26, 2026
  • Hukum Pidana

    Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

    Konsep Dasar Keadilan Restoratif Restorative justice merupakan paradigma penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus…

    Mar 8, 2026
  • Hukum dan HAM

    Penguatan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu

    Prinsip Akses terhadap Keadilan Akses terhadap keadilan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang…

    Feb 23, 2026
  • Penelitian Sains/Teknologi

    Urgensi Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Indonesia

    Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Pemanfaatan kecerdasan buatan yang semakin meluas di berbagai sektor menimbulkan kebutuhan mendesak akan kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi aspek hukum, etika, dan…

    Feb 17, 2026
  • Hukum Agraria

    Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia

    Eksistensi Hak Tanah Adat Hak atas tanah adat merupakan bagian integral dari sistem hukum pertanahan nasional yang diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan…

    Feb 5, 2026
  • Hukum Adat

    Eksistensi Hukum Adat dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

    Kedudukan Hukum Adat Hukum adat tetap diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip negara…

    Jan 25, 2026
  • Hukum Bisnis

    Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia

    Dinamika Transaksi Elektronik Pertumbuhan platform perdagangan elektronik di Indonesia mendorong meningkatnya volume transaksi daring yang melibatkan konsumen lintas wilayah, sehingga memunculkan kompleksitas baru dalam aspek perlindungan…

    Jan 24, 2026
  • Hukum Perdata

    Eksistensi Hukum Waris Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

    Pluralisme Hukum Waris di Indonesia Indonesia menganut sistem pluralisme hukum waris yang terdiri atas hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat, sehingga…

    Jan 7, 2026
  • Hukum Internasional

    Tinjauan Hukum Internasional terhadap Penyelesaian Sengketa Perbatasan

    Kompleksitas Sengketa Perbatasan Sengketa perbatasan antarnegara, baik di darat maupun di laut, sering kali melibatkan aspek historis, geografis, dan politis yang menjadikan penyelesaiannya membutuhkan pendekatan hukum…

    Jan 1, 2026
←Laman Sebelumnya
1 2
Close

Categories

  • Hukum Acara (1)
  • Hukum Adat (1)
  • Hukum Agraria (1)
  • Hukum Bisnis (2)
  • Hukum dan HAM (3)
  • Hukum Ekonomi (1)
  • Hukum Internasional (1)
  • Hukum Ketenagakerjaan (1)
  • Hukum Lingkungan (1)
  • Hukum Perdata (2)
  • Hukum Pidana (2)
  • Hukum Tata Negara (1)
  • Penelitian Hukum (1)
  • Penelitian Sains/Teknologi (2)

Latest Posts

  • Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi KonstitusiJuni 24, 2026
    Kedudukan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis sebagai pengawal konstitusi yang bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin konsistensi sistem hukum nasional. Fungsi Pengujian Undang-Undang Melalui mekanisme judicial review, Mahkamah Konstitusi berperan memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bernegara yang termuat dalam konstitusi. Dinamika Putusan dan Implikasinya Putusan… Baca Selengkapnya: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Konstitusi
  • Analisis Hukum Lingkungan terhadap Praktik Pertambangan di IndonesiaJuni 21, 2026
    Dampak Aktivitas Pertambangan Kegiatan pertambangan yang tidak dikelola secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, mulai dari degradasi lahan hingga pencemaran sumber air. Kerangka Hukum Lingkungan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip kehati-hatian serta kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan pemulihan lingkungan. Permasalahan Penegakan Hukum Lemahnya pengawasan, tumpang tindih perizinan,… Baca Selengkapnya: Analisis Hukum Lingkungan terhadap Praktik Pertambangan di Indonesia
  • Kedudukan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Bisnis ModernJuni 18, 2026
    Pergeseran Bentuk Perjanjian Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembentukan perjanjian dari bentuk konvensional menuju perjanjian elektronik yang dilakukan secara daring tanpa tatap muka langsung. Keabsahan Perjanjian Elektronik Perjanjian elektronik diakui keabsahannya sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata serta ketentuan khusus mengenai transaksi elektronik. Isu Pembuktian dan Tanda Tangan Digital Tanda… Baca Selengkapnya: Kedudukan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Bisnis Modern

Tags

hak asasi manusia (2) hukum acara perdata (1) hukum adat (2) hukum agraria (1) hukum bisnis (2) hukum ekonomi (1) hukum ketenagakerjaan (1) hukum keuangan (1) hukum kontrak (1) hukum lingkungan (1) hukum perdata (2) hukum persaingan usaha (1) hukum pidana (1) hukum pidana khusus (1) hukum siber (2) hukum sumber daya alam (1) hukum tata negara (1) judicial review (1) kejahatan siber (1) kerusakan lingkungan (1) KPK (1) KPPU (1) KUHP (1) mahkamah konstitusi (1) masyarakat adat (1) monopoli (1) pekerja migran (1) pembaruan hukum (1) pemberantasan korupsi (1) penyelesaian sengketa (1) peradilan elektronik (1) perjanjian elektronik (1) perlindungan data pribadi (1) perlindungan hukum (1) pertambangan (1) privasi digital (1) reformasi hukum (1) regulasi digital (1) sengketa tanah (1) supremasi konstitusi (1) tanah adat (1) teknologi finansial (1) tenaga kerja Indonesia (1) tindak pidana korupsi (1) transaksi digital (1)

Latest Comments

  1. UserD mengenai Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi KonstitusiJuni 30, 2026

    Sangat bermanfaat.

  2. UserC mengenai Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi KonstitusiJuni 30, 2026

    Topik yang menarik.

  3. UserB mengenai Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi KonstitusiJuni 30, 2026

    Penjelasan sangat jelas.

© 2026, Mroya Theme

    • FAQ
    • Kontak
    • Layanan
    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Visi Misi