Urgensi Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Indonesia

Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan

Pemanfaatan kecerdasan buatan yang semakin meluas di berbagai sektor menimbulkan kebutuhan mendesak akan kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi aspek hukum, etika, dan tanggung jawab penggunaannya.

Celah Regulasi yang Ada

Regulasi yang berlaku saat ini belum secara spesifik mengatur tanggung jawab hukum atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Isu Tanggung Jawab Hukum

Pertanyaan mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerugian akibat sistem otomatis menjadi tantangan baru bagi doktrin hukum perdata maupun pidana konvensional.

Arah Pengembangan Kebijakan

Pembentukan regulasi yang adaptif dan berbasis prinsip kehati-hatian diperlukan guna menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak masyarakat.

Diskusikan isu regulasi teknologi kecerdasan buatan bersama peneliti Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya.